SDM POLITIK INDONESIA.

Oleh Jansen "Guru Etos" Sinamo 

Sekitar 25:tahun silam tidak ada istilah ini. Politik merupakan kegiatan haram menurut rezim Orde Baru, kecuali bagi sedikit orang terpilih. 

Tapi semenjak Reformasi SDM Politik Indonesia perlahan-lahan terbentuk. 

Sekitar tahun 2000 saya kerap dipakai National Democratic Institute, sebuah LSM politik dari Amerika, mengisi sesi-sesi pelatihan mereka utk pemuda-pemudi kita untuk mulai tahun 2003 terlibat menjadi anggota KPU, Bewaslu, dan DPR di seluruh Indonesia, dari tingkat 2 sampai pusat. 

Per hari ini SDM Politik Indonesia adalah para perangkat desa Indonesia sampai elit ibukota yang ingin menjadi anggota DPR nanti di tahun 2024.

Ada 4 orang perangkat desa dikali 75 ribu desa Indonesia, semua ingin menjadi anggota DPRD di kabupaten kota masing-masing. 

Ada 514 kabuparen kota rata-rata punya 40 anggota DPRD. 

Ada 34 provinsi rata-rata punya 75 anggota DPRD. 

DPR RI punya 575 anggota parlemen. 

DPD RI punya 34 x 4 anggota senat. 

Ditambah kontender dari semua jabatan politik tsb kalikan saja angka 20.

Ditambah tim sukses  para aspiran jabatan politik tsb kalikan saja angka 50.

Kalikan dan jumlahkan, itulah semua SDM Politik Indonesia yang aktif. 

Belum termasuk para surveyor, analis,  jurnalis, dan konsultan politik seperti saya: pengguna hasil-hasil survei dan analisis politik untuk pemenangan klien saya yang cabup, cawali, cagub, dan caleg ke Senayan.