Featured Post

Paralysis of Analysis di GBKP: Menakar Macetnya Kepemimpinan Spiritual di Persimpangan Prosedur

Gambar
Oleh Pt. Em Analgin Ginting  Dengan Bantuan Gemini AI  I. PENDAHULUAN Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) saat ini sedang berada dalam sebuah anomali sejarah yang memprihatinkan. Sebuah fakta pahit yang tidak bisa dibantah adalah ketidaktuntasan pembahasan Tata Gereja pada Sidang Sinode GBKP Tahun 2025 Kegagalan ini melahirkan kekosongan hukum (vakum) yang berdampak luas; GBKP sempat berjalan tanpa Tata Gereja yang sah secara hukum sinodal. Akibatnya, muncul kegelisahan masif di ribuan Runggun. Pertanyaan retoris namun pedih bergema: "Gereja kita memakai tata gereja yang mana?" Kondisi ini diperparah oleh manajemen persidangan yang tidak efisien. Bayangkan, sebuah persidangan yang dihadiri oleh sekitar 900 orang peserta (Pendeta, Pertua, dan Diaken). Jumlah yang kolosal ini menuntut logistik yang luar biasa besar, biaya yang membengkak, dan ruang sidang yang luas. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kuantitas manusia tidak berbanding lurus dengan kualitas keputusan. Kita haru...

SIDANG SINODE HARI Ke-2



Acara Sidang Hari Kedua dimulai dengan Laporan Umum Modramen kepengurusan tahun 2005-2010, yang disampaikan oleh Ketua Modramen bergantian dengan Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum pada sesi pagi. Setelah break dilanjutkan oleh laporan keuangan yang dibawakan bendahara umum, diikuti oleh laporan Tim Verifikasi dan juga laporan KPP.

Pada kata pengantarnya ketua Modramen mengatakan bahwa peningkatan pelayanan di daerah perkotaan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Menurut analisanya hal ini terjadi karena ada kaitannya dengan penempatan pelayan Tuhan (penempatan pendeta). Ditambahkan bahwa untuk klasis di kota ratio antara jumlah pendeta dengan jumlah runggun paling tinggi. Di contohkan bahwa di klasis Jakarta Palembang jumlah runggun ada 17 dan pendetanya juga 17 orang. bandingkan misalnya dengan Klasis Kuala Langkat, dari jumlah runggun 21, pendetanya hanya 11 orang. Jadi karena di perkotaan umumnya pendetanya lebih banyak, maka pelayanannya juga lebih cepat maju.

Jadi penempatan pendeta ada hubungannya dengan besar kecil setorannya, kata ketua modramen yang bergelar Doktor Teologia ini. Kedepan, harus diupayakan untuk sistim penempatan yang lebih baik sehingga jumlah pendeta baik di kota ataupun di desa bisa lebih merata. Sempat disampaikan gagasan untuk menciptakan subisidi program atau subsidi pelayanan antara klasis yang kuat dengan klasis yang lemah.

SEdangkan bendahara runggun dalam laporannya mengatakan bahwa keuangan GBKP sudah lebih baik karena ada peningkatan pendapatan yang cukup berarti.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Tambahan PJJ 6 - 12 Juli 2025

Catatan Tambahan PJJ 6 - 12 April 2025

Catatan Tambahan PJJ 11 – 17 Mei 2025