Featured Post

Paralysis of Analysis di GBKP: Menakar Macetnya Kepemimpinan Spiritual di Persimpangan Prosedur

Gambar
Oleh Pt. Em Analgin Ginting  Dengan Bantuan Gemini AI  I. PENDAHULUAN Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) saat ini sedang berada dalam sebuah anomali sejarah yang memprihatinkan. Sebuah fakta pahit yang tidak bisa dibantah adalah ketidaktuntasan pembahasan Tata Gereja pada Sidang Sinode GBKP Tahun 2025 Kegagalan ini melahirkan kekosongan hukum (vakum) yang berdampak luas; GBKP sempat berjalan tanpa Tata Gereja yang sah secara hukum sinodal. Akibatnya, muncul kegelisahan masif di ribuan Runggun. Pertanyaan retoris namun pedih bergema: "Gereja kita memakai tata gereja yang mana?" Kondisi ini diperparah oleh manajemen persidangan yang tidak efisien. Bayangkan, sebuah persidangan yang dihadiri oleh sekitar 900 orang peserta (Pendeta, Pertua, dan Diaken). Jumlah yang kolosal ini menuntut logistik yang luar biasa besar, biaya yang membengkak, dan ruang sidang yang luas. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kuantitas manusia tidak berbanding lurus dengan kualitas keputusan. Kita haru...

Hanya Presiden Jokowi yang Berani Memindahkan Ibu kota Negara

Ada sisi lebih dalam sisi lebih dalam,  pemindahan ibu kota yang diputuskan oleh Presiden Jokowi, yaitu kepemimpinan yang kuat (strong leadership). Bahwa hanya karena adanya kualitas kepemimpinan yang kuat yang dicirikan oleh visi yang jelas, kemampuan memengaruhi dan keberanian. Tanpa adanya tiga unsur ini, maka pemindahan ibu kota hanya sebuah wacana.

Pada tahun 2010 saya pertama kali menulis di Katmospir bahwa pemindahan ibukota (bisa dilihat disini) adalah satu satunya solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta.  Tidak berapa lama setelah tulisan itu, muncullah sebuah wacana yang dilontarkan oleh Presiden SBY untuk memindahkan Ibukota Pemerintahan.  Wacana itu sempat menjadi pembicaraan hangat namun tetap tidak ada langkah langkah kongkrit kearah itu. 

Pada tahun 2011 kembali lagi saya membuat sebuah tulisan yang intinya mengungkapkan kekecewaan saya terhadap Presiden SBY karena wacana pemindahan ibu kota semakin meredup. Pada tulisan itu saya mengingatkan bahwa Presiden SBY akan kehilangan kesempatan untuk menorehkan namanya dalam sejarah, karena jiwa penakutnya.  Bahkan saya menuliskan dibagian akhir bahwa jika  Presiden SBY tidak mengambil keputusan untuk memindahkan Ibukota, maka hal itu akan dilakukan oleh presiden berikutnya.

Dan benar, presiden berikutnya – Presiden Jokowi –yang mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota negara .   Mengapa Presiden Jokowi? Karena Presiden yang sangat humble ini memiliki visi yang jelas, punya kemampuan memengaruhi (influence) dan punya keberanian.  

Sumber Photo : https://kabar24.bisnis.com/

Pemindahan ibu kota negara yang populer dengan singkatan IKN, mirip dengan pendaratan manusia di bulan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1963, presiden John F. Kennedy mencanangkan visi bahwa bangsa Amerika akan mengirim astronot ke bulan, padahal kemampuan ekonomi dan teknologi saat itu masih sekitar 30%. Benar saja, visi itu menjadi kenyataan di tahun 1969 ketika Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michail Collins mendarat di bulan. Hal itu terwujud karena semua elemen bangsa Amerika mendukung visi yang jelas tersebut.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur mungkin saja punya daya dukung ekonomi dan teknologi sekitar 30-60% saat ini, namun visinya jelas, tujuannya pun sangat jelas yaitu untuk pemerataan ekonomi dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya dan seyogyanya  semua elemen bangsa ini saling mendukung, saling bekerja sama, saling berkolaborasi dan saling mengisi untuk mewujudkan rencana itu. Toh itu bukan rencana pribadi Jokowi, juga bukan untuk keagungan pribadi Jokowi. 

Wacana pemindahan IKN sudah ada sejak masa pemerintahan presiden Soekarno. Bahkan di akhir masa pemerintahan presiden Soeharto sempat dibicarakan pemindahan IKN ke Jonggol. Disusul kemudian pada tahun 2010 muncul wacana yang sama oleh presiden SBY dan dikongkritkan oleh presiden Jokowi.

Saya berani mengatakan, bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan IKN ini bukan sekedar meninggalkan legacy,  karena ide atau gagasan awal pemindahan ibu kota bukan dari Presiden Jokowi.  Tapi keberanian presiden Jokowi memindahkan ibu kota ini karena tujuannya yang sangat nyata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, kita berharap seluruh elemen bangsa ini bersatu dan saling bekerja sama, saling menguatkan, saling mendukung untuk mewujudkan rencana besar ini.  Hidup Indonesia.

 


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Tambahan PJJ 6 - 12 Juli 2025

Catatan Tambahan PJJ 6 - 12 April 2025

Catatan Tambahan PJJ 11 – 17 Mei 2025