Siapakah Penguasa Indonesia Secara de Facto Dan de Yure?

Demo buruh di Cikarang pada tanggal 27 Januari beberapa waktu yang lalu menyisakan suatu pertanyaan yang sangat mendasar kepada Bangsa Indonesia. Siapakah yang paling berkuasa di Indonesia saat ini? Sebab demo buruh yang sempat mengakibatkan kemacetan tol yang sangat luar biasa terjadi akibat SK Gubernur tentang penyesuaian upah ditentang oleh Apindo Bekasi dan akhirnya dimenangkan oleh PTUN di Bandung. Akibat nya buruh sebanyak lebih 17.000 orang turun ke jalan dan berorasi di Jalan Tol. Saya kutip berita dari Detiknews.com seperti dibawah ini .

Seperti diketahui, berdasarkan SK Gubernur No.561/Kep.1540-Bansos/2011, UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866,-,upah kelompok II Rp 1.715.645,- dan kelompok I Rp 1.849.913. SK Gubernur ini digugat oleh Apindo Bekasi dan dikabulkan oleh PTUN di Bandung pada Kamis (26/1).

Sangat menarik untuk dicermati karena Gubernur pejabat pemerintah yang paling berkuasa di Provinsi tidak berkutik menghadapi pengusaha. Dalam hal ini yang tergabung dalam Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Karena tidak ada sinergi antara penguasa dan pengusaha buruhlah yang jadi korban.

Secara de yure dan menurut konstitusi ada pemerintah Indonesia yang menjadi penguasa tertinggi dan mengatur seluruh kehidupan dan tata bernegara. Sedangkan dalam kenyataannya kekuasaan yang paling tinggi dipegang oleh kelompok pengusaha. Merekalah yang secara de facto mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik yang sudah berusia 67 tahun ini.

Pemerintah Penguasa Secara De Yure

Pemerintah di Republik Indonesia dipilih berdasarkan Undang Undang melalui pemilihan umum oleh rakyat. Dalam tingkat tertinggi (Negara) Pemeritah sehari sehari dipegang oleh Presiden dan DPR yang dipilih melalui Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Demikian juga pada tingkat Provinsi dimana Gubernur Provinsi dipilih melalui Pilkada Gubernur dan pada tingkat Kabupaten dan Kota, Bupati dan Walikota dipilih melalui Pilkada Kabupaten dan Kota. Sedangkan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih saat Pemilu Legislatif.

Jadi kekuasaan pemeritah di Indonesia dari tingkat Negara sampai Kabupaten dan Kota sangat tinggi karena rakyat lah yang memilihnya. Sejatinya seluruh tata kehidupan bernegara dan berbangsa dikuasai oleh Pemerintah dan disahkan/dikuatkan melalui Undang Undang serta peraturan peraturan. Dan jika Pemerintahnya cerdas dan bijaksana maka hidup di Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam, serta begitu banyak sumber daya manusianya (yang merupakan market bagi produk apa saja) dapat menjadi makmur sekali.

Sangat ironi jika perjuangan upah minimum saja oleh Buruh yang adalah Rakyat Indonesia (yang memilih pemerintah) tidak dapat dimenangkan dan diperjuangkan. DPR yang singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya mempunyai langkah proaktif untuk mengkaji berapa besar sebenarnya biaya hidup minimum yang layak dan adil dan berperikemanusiaan. DPR seharusnya dapat memberi masukan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam dunia usaha sehingga terjadi hubungan yang sangat erat antara pengusaha dan buruhnya. Pemerintah lah yang mengatur dengan mendapat masukan dan pertimbangan dari DPR dan DPRD.

Ini tidak terjadi, sebab kelompok pemerintah baik Presiden dan DPR, Gubernur dan DPRD, Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten dan Kota pada kenyataannya dapat dikendalikan dan diarahkan oleh satu kekuatan yang lain dengan mempergunakan uang sebagai stimulusnya. Ditambah dengan rendahnya naluri kebangsaan dan kenegaraan oleh pemangku jabatan, dan diperparah oleh gaya hidup konsumerisme dan hedonisme, maka uanglah yang lebih banyak mengatur segara kebijakan dan keputusan yang dijalankan oleh pemerintah dan penguasa.

Akibatnya tidak saja pemerintah kurang becus mengurus negara yang merupakan amanah dan tanggung jawabnya, namun korupsi pun merajalela untuk memenuhi tuntutan lebih lama berkuasa serta tuntutan gaya hidup dan pertemanannya (koalisi).

Dalam kacamata saya sebagian besar penguasa pemerintah kita menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa misi dan visi yang jelas serta lemahnya sistem nilai pribadi dan karakter positif. Akibatya etos kerjanya pun sangat lemah, bahkan menguat kebiasaan hidup Lemah Watak, munafik serta mengharapkan keberhasilan keberhasilan instan sebagaimana pernah dikemukakan Budayawan Mochtar Lubis. Satu lagi ciri Pemerintah kita adalah dikuasai oleh kelompok yang dahulu disebut dengan istilah PRIBUMI.

Kekuasaan Pemerintah memang diatur dan dilegalkan oleh Undang Undang, secara de yure, namun sangat lemah implementasinya dalam mengatur tata kehidupan yang lebih baik dan benar kepada Rakyatnya. Lihatlah lalu lintas dan seluruh aktivitas pelayanan publik kita, hampir semuanya lemah. Dan parahnya lagi tidak ada upaya perbaikan yang terlihat sudah dilakukan oleh pemerintah dan terkomunikasikan dengan jelas kepada rakyat.

Pengusaha Adalah Penguasa Secara de facto

Seberapa besarkah kekuasaan Sofyan Wanandi, Mocahtar Riadi, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, TP Rachmad, Tommy Winata, Harry Tanoe, Chairul Tanjung, Yacob Oetama dan lain lain di Indonesia? Siapa yang lebih berkuasa pengusaha secara individu atau Gubernur secara individu? Kita pasti mempunyai jawabannya dengan jelas. Dari mana sumber kekuasaan para pengusaha ini?

Menurut saya kekuasaan para pengusaha ini bersumber dari dua hal. Pertama mereka menguasai sumber daya alam. Dan yang kedua mereka memegang kartu truf tentang kehidupan banyak orang dan Partai Politik. Ditambah dengan uang dan perbankan yang mereka kuasai, jadilah kemampuan mereka untuk melanggengkan kekuasaannya dalam menguasai sumber daya alam terbaik serta sumber daya manusia terbaik bangsa Indonesia.

Perkebunan, pertambangan, perminyakan, perikanan dan pertanian besar (tembakau) semua dibawah kendali para pengusaha ini. Coba bandingkan perkebunan swasta dengan PTP, mana yang lebih luas dan lebih produktif kebunnya?

Lalu dimanakah orang orang terbaik dan tercerdas bangsa Indonesia bekerja. Di sektor pemerintah atau di perusahaan swasta nasional ataupun multi nasional?. Orang orang terbaik bangsa Indonesia, baik secara karakter maupun secara intelektualitas saat ini bekerja di sektor swasta. Joko Widodo Walikota Solo adalah pengusaha yang bersedia “turun” ke sektor pemerintahan. Dahlan Iskan adalah pengusaha media yang sukses kemudian bersedia menjadi dirut PLN dan sekarang menjadi menteri BUMN. Ini adalah bukti bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam terbak Bangsa Indonesia dikuasai oleh Pengusaha bukan Pemerintah.

Kelompok pengusaha inilah yang dapat mencapai dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia. Mereka lah yang semakin kaya dan semakin makmur. Namun kelompok mereka hanya sebagian kecil dari Bangsa Indonesia ini. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi (6,5 %) tahun 2011 tidak dirasakan oleh sebagian besar buruh di Indonesia.

Sangat ironi membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang salah satu tertinggi di dunia, namun menaikkan upah minimun saja sebesar 400 ribuan tidak dapat direalisasikan.

Satu lagi ciri kaum pengusaha adalah mayoritas mereka adalah kelompok yang dulu diistilahkan dengan NON PRIBUMI. Mereka kompak, mereka cerdas, mereka berani dan mempunyai etos kerja yang sangat kuat. Mereka lah yang menyerap hampir 80 persen dana dana perbankan Indonesia. Mereka menguasai perbankan Indonesia khususnya sektor bank swasta.

Terjadinya perjuangan buruh di Cikarang ternyata disatu sisi dapat menampakkan kenyataan yang sebenarnya dalam Bangsa Indonesia khususnya ketidak berdayaan Pemerintah dalam mengatur dan memberikan yang terbaik kepada buruhnya, kepada rakyatnya. Apalagi saat ini tangan pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Menteri yang gaya hidupnya sangat hedonis. Sabarlah rakyatku, sabarlah teman temanku kaum buruh seluruh Republik Indonesia.