Sampai hari ini Jumat 6 Desember 2013 demonstrasi untuk
menuntut mundur Bupati Kabupaten Karo Kena Ukur Surbakti belum reda. Ribuan masyarakat yang menamakan diri Gerakan Penyelematan Tanah Karo Simalem (GPTKS) konsisten menyampaikan
tuntutannya. Mereka mendatangi Kantor
Bupati sambil berorasi.
Ada juga khabar akan adanya demonstrasi tandingan yaitu
membela Bupati Kena Ukur Surbakti. Namun
demonstrasi ini tidak jadi dilakukan mungkin karena peserta nya ingin
menghindarkan konflik yang mungkin saja terjadi. Perlu disyukuri tidak terselenggaranya
demontrasi tandingan ini. Karena kalau
terjadi masyarakat Karo bisa mengalami perpecahan horizontal.
Konsistennya demonstari menuntut kemunduran bupati Kena Ukur
Surbakti kali ini dapat dikatakan sebagai demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan oleh masyarakat
di Kabanjahe. Ini sekaligus menjadi
bukti akan besarnya kekesalan warga atas kinerja sang bupati.
Dalam tulisan sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa semua
permasalahan sang bupati disebabkan oleh rendahnya kompetensi sebagai pimpinan serta tidak dimilikinya
karakter yang menunjang jabatannya sebagai bupati kepala daerah. Kedua kekurangan ini lah yang menyebabkan rendahnya kinerja serta buruknya cara
berkomunikasi bupati yang sebelumnya
adalah pengusaha perdagangan bbm dan
pengusaha perkebunan yang cukup sukses di daerah Jambi.
Kapankah demonstrasi
ini akan berakhir, mungkinkah sang bupati
akan dilengserkan? Tidak adakah solusi
lain yang lebih konstitusional untuk
mengatasi situasi Tanah Karo, dalam
suasana yang sangat memprihatinkan karena letusan Gunung Sinabung?
Nampaknya
melengserkan bupati masih akan sulit, karena tidak adanya bukti
kesalahan tindak pidana yang menurut Undang Undang dapat melengserkan seorang bupati dari
jabatannya. Kesalahan Kena Ukur hanya
permasalahan moral serta rendahnya kinerja.
Kesalahan seperti ini tidak mungkin dijadikan alasan untuk melengserkan dirinya dari jabatan bupati kepala daerah.
Kalau tidak dapat dilengserkan, sampai kapankan demonstrasi
ini akan berlangsung? Apakah masyarakat
pendemo tidak mempunyai pekerjaan untuk
dikerjakan? Nah jawabannya sangat
dilematis. Disatu sisi kekesalan
terhadap sang bupati sudah sampai ke ubun ubun, namun disisi yang lain sang bupati
sulit dilengserkan menurut undang undang. Bukankah kalau terus dipaksakan, akhirnya
masyarakat sendiri juga yang semakin rugi, terpuruk dan paling menderita?
Pikiran dan hati saya penuh rasa iba dan empati terhadap
para pendemo. Namun disisi yang lain saya tetap yakin sang bupati lebih baik ditekan/dipaksa untuk
berubah supaya perhatiannya kepada kesejahteraan rakyat serta kepeduliannya
kepada penderitaan pengungsi Gunung Sinabung bisa ditingkatkan. Bersama dengan itu kedekatannya dengan Molek Br Ginting harus dikurangi atau dihentikan dengan cara melibatkan istrinya lebih banyak
dalam kegiatan kegiatan kedharma wanitaan.
Pada tulisan sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa upaya seperti
pada alinea diatas dapat dipercepat dengan membentuk satu tim yang bertugas untuk memberi masukan profesional demi menutupi kelemahan kompetensinya.
Setelah merenungkan ulang gagasan tersebut, saya akhirnya
menemukan satu solusi yang lain yang menurut saya jauh lebih tepat dan lebih
mudah serta dapat segera dilakukan. Gagasannya adalah memaksimalkan fungsi dan
peranan wakil bupati, Terkelin Brahmana.
Terkelin Brahmana adalah wakil bupati terpilih bersamaa dengan Kena Ukur
Surbakti. Pasangan inilah yang
memenangkan Pilkada pada tahun 2010
dengan mengalahkan pasangan Siti Aminah dan Sumihar Sagala. Peranan wakil bupati Terkelin Brahmana selama
ini nyaris tidak ada karena memang sengaja dikebiri
oleh Kena Ukur Surbakti.
Beberapa jabatan yang seharusnya diemban oleh Terkelin
Brahmana sebagai wakil bupati seperti misalnya
ketua BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sengaja tidak diberikan oleh Bupati Kena Ukur
Surbakti. Dalam pengambilan keputusan
untuk mengganti kepala dinas atau kepala sekolah pun tidak pernah dilibatkan. Bahkan segala gerak gerik Terkelin Brahmana sengaja dipantau dan diawasi dengan sangat
ketat oleh bupati untuk dapat mengendalikan dirinya.
Apalagi dalam menghadiri tugas tugas seremonial yang
melibatkan banyak orang mana lah pernah Terkelin Brahmana dilibatkan. Bahkan siapa tamu yang berkunjung ke ruangan
wakil bupati pun harus atas sepengetahuan bupati.
Mengapa Terkelin
Brahmana membiarkan dirinya diperlakukan dengan demikian ketat serta sangat kekanak kanakan? Banyak kalangan yang menduga karena Terkelin
takut kepada bupati. Atau ada juga yang
mengatakan bahwa Terkelin memang sifatnya hanya cari aman saja. Dia tidak peduli atas perlakuan bupati sebagai atasannya kepadanya, yang penting dia
tetap dapat mejabat dan mendapatkan fasilitas.
Nah akhirnya merajalela lah
Bupati Kena Ukur Surbakti dengan segala power
dan kesombongannya tanpa merasa takut kepada siapapun. Masih ingat
dengan pernyataan Lord Acton yang mengatakan Power Tend To Corrupt?
Saya mengenal wakil bupati karena kami sama sama satu
angkatan di SMP Negeri 1 Kabanjahe. Dari
dulu memang lembut, low profile dan
selalu menghindari konflik. Jadi
diperlakukan bagaimana pun oleh Bupati, Terkelin Brahmana tetap dapat sabar,
tersenyum dan low profile. Sekali sekali dia undang perpulungen jabu
jabunya dari Rawamangun Jakarta datang kerumah dinasnya untuk berdoa bersama.
Namun dalam pertemuan kami beberapa waktu yang lalu saya sempat tanyakan mengapa dia tidak aktif
mengambil beberapa tugas dan tanggung jawab, misanya dalam bidang kebudayaan, pembinaan
olah raga daerah atau penanggulangan bencana ?
Saat itu dia berkata dan seolah berjanji bahwa pada suatu saat
nanti dia akan menunjukkan dirinya yang
sebenarnya. Terkelin pernah berjanji
untuk tidak selamanya menerima di-anak bawang-kan, tidak diberikan tugas
dan tanggung jawab.
Saya kira saat inilah momentumnya. Disaat kepercayaan kepada bupati sudah sampai
pada titik paling rendah, maka wakil bupati Terkelin Brahmana harus berani
mengambil sikap proaktif bertindak dengan
misalnya mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan
masalah serta memberi/memperlancar bantuan kepada pengungsi Gunung
Sinabung. Hal yang paling sederhana dan segera bisa dilakukan adalah Terkelin Brahmana sebagai wakil bupati datang mengunjungi setiap posko pengungsian, bergaul dengan para pengungsi serta mendengarkan apa keluhan dan kebutuhan mereka. Kedatangan Terkelin kepada posko posko pengungsian dapat dia pakai juga untuk memotivasi dan mengapresiasi kerja para relawan yang setia dan mati-matian menolong semua para pengungsi.
Lalu melihat dan mengevaluasi kinerja dinas dinas, mana
yang lambat atau lalai bekerja untuk segera dibenahi. Terkelin sebagai wakil bupati dapat
melakukannya dengan cara memanggil kepala
dinasnya. Sebagai wakil bupati Terkelin
pasti punya hak dan wewenang untuk memanggil
semua kepala dinas.
Wakil Bupati Terkelin Brahmana haruslah berani bertindak
mulai dari sekarang. Saya pun yakin
kalau Terkelin mau berjanji untuk
bekerja kepada kepentingan masyarakat maka rakyat pasti akan mendukungnya. Saya yakin bahwa arternatif tuntutan demonstrasi perlu diganti dengan menuntut kepada
bupati untuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Terkelin Brahmana sesuai dengan
undang undang dan peraturan pemerintahan daerah yang berlaku. Bahkan saya yakin tuntutan untuk
memberdayakan Terkelin Brahmana ini jauh lebih realistis dari tuntutan untuk
melengserkan bupati. Uga akapndu teman
turang senina kerina?
.jpg)
Komentar