Geliat pemilihan Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten Karo yang akan diadakan pada tahun 2010, sudah terasa hangat saat ini. Masih ada sekitar 12 bulan lagi, namun “Cuaca”nya sudah sangat terasa. Seyogianya, kalau masa persiapan Pilkada tersebut masih panjang, maka dapat menghasilkan Bupati yang lebih baik yang memenuhi harapan semua Rakyat Karo, baik yang tinggal di Tanah karo maupun Perantauan. Namun apakah kelak yang terpilih benar-benar Putra terbaik Karo, siapapun tidak berani memastikannya.
Berhubungan dengan itu, penulis melihat satu hal yang paling penting dan mendesak untuk dipikirkan oleh seluruh Rakyat Karo saat ini adalah menuntaskan wacana mekanisme penyaringan Calon. Lembaga-lembaga Masyarakat Karo, jika bersatu visi dan mampu bersinergi, niscaya akan berkontribusi banyak dan signifikan . GBKP sebagai salah satu lembaga Masyarakat Karo terbesar, bermodalkan seluruh sumber daya dan kecerdasannya akan menjadi pemain kunci yang tidak bisa dipungkiri. Sebaliknya, jika GBKP tidak proaktif dan mengasah kecerdasannya sehingga tidak mampu mewarnai proses pemilihan tersebut bisa-bisa akan menjadi “ejekan” dari luar termasuk dari jemaat dan tokoh-tokohnya sendiri.
Dalam proses perenungan yang dilakukan penulis, setelah mengamati berita-berita yang berkembang, mendengar langsung dari beberapa tokoh dan calon, ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang ada, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai entry awal untuk diskusi selanjutnya adalah seperti berikut ini.
REALITA SAAT INI.
Ada tiga realita sosial politik yang akan mewarnai Pilkada tersebut.
1. Situasi Politik
Situasi ril perpolitikan saat ini yang terjadi secara nasional, pasti juga akan mempengaruhi proses pemilihan di Tanah Karo. Terjadinya koalisi-koalisi, power sharing, adanya biaya-biaya untuk mengadakan pertemuan dan meyakinkan pihak-pihak lain. Adanya mekanisme sentralistik dari partai-partai sehingga, putusan-putusan partai secara lokal tetap harus mendapat persetujuan dan restu dari pimpinan wilayah atau pusat. Jika itu melalui jalur independen, maka upaya untuk berkenalan, meyakinkan dan mendapatkan komitmen dari rakyat, untuk memenuhi syarat minimal akan menjadi dinamisasi tersendiri. Syukurlah kalau calon melalui jalur independen ini hanya satu. Jika lebih dari satu, jangan-jangan dalam pemenuhan syarat minimal saja beberapa calon independen sudah gugur.
Situasi lainnya adalah peranan Quick Count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, komitmen dan integritasi tim sukses, inovasi dan kreativitas dalam menentukan media dan jargon kampanye, serta skeptisme masyarakat Karo terhadap para calon. Karena beberapa periode terakhir ini kita tidak melihat Bupati yang terbukti berhasil memajukan Kabupaten Karo.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka Situasi ini kemungkinan besar hanya akan memunculkan (memenangkan) Bupati yang mempunyai uang yang banyak, pintar berpolitik namun integritas dan profesionalismenya diragukan. Akhirnya Tanah Karo, jika dipimpin oleh Bupati seperti ini, akan tetap seperti dulu. “Bage-bage je lalap”
2. Tuntutan Keadaan Kabutapen Karo dan Harapan Orang Karo
Berkebalikan dengan realita Politik saat ini, Rakyat Karo mengharapkan ada Bupati yang mempunyai kemampuan tidak hanya sebagai kepala daerah tk II Karo tapi sekaligus sebagai pemimpin seluruh masyarakat Karo. Mempunyai komitmen untuk memajukan kabupaten ini dengan cara menggali dan memaksimalkan semua potensinya. Seseorang yang mempunyai dedikasi, piawai dalam mengambil keputusan, serta yang mempunyai etos kerja dan “kesenangan berbagi”. Bukan “makan sendiri”.
Masyarakat Kabupaten Karo yakin bahwa banyak putra Karo baik yang di Sumatra Utara ataupun di Perantauan yang mempunyai kehandalan seperti ini, namun mereka juga sadar orang-orang seperti ini akan sulit menjadi bupati sebab ketidak mauan mereka untuk mengorbankan integritas pribadinya (misalnya dengan money politik) dalam proses pemilihan. Padahal situasi perekonomian, pariwisata, budaya, dan pertanian Tanah Karo saat ini sangat membutuhkan sentuhan tangan-tangan dingin, sehingga bisa dikemas untuk mendatangkan Rupiah dan Dollar masuk ke Tanah Karo.
Masyarakat Karo juga sering terdengar mengumandangkan tangisan mereka agar ada campur tangan yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam mengatur tataniaga dan keaslian pupuk dan obat-obatan yang beredar, pemasaran harga pertanian mereka dalam harga yang pantas, serta kelengkapan semua sarana pertanian yang lain. Tentu saja dalam hal ini mereka mendambakan seorang pemimpin yang dapat membuat visi, berani dan tegas serta mampu mengedepankan kepentingan rakyat. Bukan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya.
3. Paradigma GBKP
Dari Kacamata Gereja Bakat Karo Protestan (GBKP) ada harapan agar Bupati kelak adalah seorang warga GBKP yang taat, sehingga Visi GBKP “Setia dihadapan Tuhan,” bukan hanya visi yang abstrak tapi benar-benar dapat dipraktekkan dan akhirnya menjadi kesaksian. Sebab melalui orang yang kedudukannya tertinggi di Pemerintahan Kabupaten “hidup setia dihadapan Tuhan” ini jika dapat dipraktekkan dan dikomunikasikan akan menjadi teladan yang sangat baik bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, hal ini akan menjadi nilai yang sangat tinggi bagi GBKP untuk menjalankan misi-misinya.
Sebagai Organisasi yang mempunyai banyak bidang pelayanan otonom, seperti Sekolah, Rumah Sakit, Usaha Pertanian dan Perkebunan, Bank Perkreditan Rakyat, Penginapan wajar kalau organisasi GBKP mengharapkan agar Bupati terpilih nantinya adalah yang mau dan berani memberikan ide dan program untuk memajukan usaha-usaha ini.
Sinergi dengan itu, dukungan yang kongkrit dari GBKP mempunyai dampak yang sangat besar atas peluang terpilihnya calon menjadi Bupati. Idealnya GBKP dengan caranya yang paling bijaksana hanya mendukung satu (pasangan) calon saja sehingga suara yang diharapkan diberikan bisa signifikan. Tidak bisa dipungkiri kelompok-kelompok lain saat ini mempunyai jumlah yang besar di kabupaten karo. Akibatnya jika suara dukungan warga GBKP terpecah, kemungkinan besar akan sulit untuk meraih suara terbanyak. Oleh sebab itu mendesak untuk menciptakan mekanisme seleksi secara alami, yang mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan profesionalisme, adil dan bijaksana untuk mendapatkan calon terbaik dari GBKP.
KRITERIA DAN KOMPETENSI
Berlandaskan ketiga realita tersebut di atas, kami melihat paling tidak Bupati terpilih nantinya diharapkan mempunyai kompetensi atau kriteria sebagai berikut.
1. Piawai dalam bernegosiasi dan lobby politik. Kita harus sadar sebagai pemimipin pemerintahan (politik) dia tidak boleh kaku, tapi mampu berbicara dan bernegosiasi dengan siapapun, khususnya para pemimpin politik, pemimpin bisnis serta calon-calon investor.
2. Mendapatkan dukungan Partai secara penuh. Pemimpin Kabupaten sejatinya adalah yang mendapat dukungan untuk kekuasaannya terutama dari Partai pengusungnya dan juga koalisi-koalisinya.
3. Mendapat dukungan dari rakyat. Salah satu tujuan pemilihen langsung oleh rakyat adalah untuk menegaskan bahwa rakyatlah yang memilih pemimpinnya. Khususnya calon Bupati dari jalur independen, tentunya dukungan yang penuh dari Rakyat dapat menambahkan “power” serta kepercayaan diri untuk memimpin nantinya.
4. Calon Bupati kelak adalah seseorang yang harus punya “modal”. Tidak bisa dipungkiri lagi, rakyat sudah terkondisikan bahwa dalam setiap pemilihan harus ada uangnya. Almarhum Dr Nurcholis Madjid sempat dimintai “gizi” bukan hanya “Visi” dalam upayanya untuk menjadi Calon Presiden dari Partai Golkar pada tahun 2004.
5. Mempunyai Sense of Business. Memajukan perekonomian Karo artinya menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang mempunyai “naluri” bisnis yang tinggi.
6. Punya Integritas. Integritas seseorang memang akan terlihat belakangan, ketika dia sudah lengser. Apakah ada perbaikan dan kemajuan selama periode kepemimpinannya, dan adakah kebanggan moral yang dia peroleh. Mantan Gubernur Sumatra Utara EWP Tambunan barangkali dapat dijadikan contoh pemimpin yang mempunyai integritas.
7. Punya keberanian dan ketegasan. Kecepatan pengambilan keputusan serta kecepatan implementasinya merupakan buah dari keberanian dan ketegasan. Banyak contoh bahwa dukungan rakyat pun akan semakin besar jika pemimpinnya atau Bupatinya adalah seorang yang berani dan tegas dalam membuat keputusan untuk kepentingan umum. Sekali lagi bukan untuk kepentingan kelompoknya sendiri.
8. Mengandalkan Tuhan dan Bimbingan Roh Kudus. Banyak sekali fenomena alam dan fenomena umum yang tidak bisa diprediksi dari awal namun nyata terjadi. Seperti merosotnya ekonomi global pada tahun 2008, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami serta fenomena Politik sendiri. Ini pertanda bahwa dalam kehidupan (sekular) sehari-hari rakyat melalui pemimpinnya membutuhkan bantuan ajaib dari Sang Penguasa (the invisible hand), Tuhan Semesta Alam.
9. Punya pengalaman dan komitmen untuk memajukan GBKP. Seharusnya dukungan GBKP kepada “calonnya” diupayakan bersifat win-win solution. Adanya pegangan bahwa GBKP mendukung (terkomunikasikan kepada seluruh jemaat karo yang mempunyai hak pilih) dan GBKP akan mendapat komitmennya, mungkin dapat dijadikan bahan pemikiran untuk menemukan mekanisme seleksi GBKP terhadap jemaat-jemaat terbaiknya.
10. Mempunyai kualifikasi sebagai pemimpin dan Etos Kerja Profesional. Sebagaimana sudah disinggung di depan, bahwa ada harapan lain kepada Bupati Karo sebagai pemimpin Komunitas Karo supaya menjadi figur kebanggaan secara nasional. Hal ini akan menjadi iklan yang sangat positif bagi kemajuan masyarakat Karo. Jika Bupati Karo adalah orang yang mempunyai etos kerja profesional dan kualifikasi yang tinggi sebagai pemimpin, maka hal ini akan membuat dia mempunyai peluang untuk level kepemimpinan berikutnya, sekaligus mejadi motivasi dan pembakar semangat masyarakat karo di bumi republik ini. Bujur ras mejuah-juah kita kerina.
.jpg)
Komentar