Pada Bulan April yang lalu, saya menulis sebuah Artikel yang berjudul “ Pemindahan Ibukota Satu-satunya Cara Untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Ibukota”. Kemudian pada bulan Agustus Pak Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono juga melontarkan wacana pemindahan Ibukota. Tanggapan begitu ramai, banyak yang bereaksi dan menanggapi. Ada yang pro dan ada yang kontra, bahkan para ahli pun banyak yang turun tangan ikut nimbrung memberikan ulasannya dan opininya. Bahkan TVRI pun dalam acara yang dipandu Slamet Rahardjo dan Arswendo Atmowiloto pernah menghadirkan Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah dan para ahli yang lain berdiskusi untuk mengetahui kesiapan Palangkaraya sebagai calon Ibukota Republik Indonesia seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno.
Sampai Bulan Oktober 2010 saya mengikuti bahwa wacana itu ramai diperbincangkan. Saat ini, seolah hilang tak berbekas, nyaris tak terdengar. Akan kah hilang begitu saja? Sementara kemacetan lalu lintas semakin menjadi-jadi. Tadi pagi saya berangkat dari Bekasi Timur menuju Mangga Dua, dengan jarak lebih kurang 40 km dengan waktu tempuh 3,5 jam. Pada hal jalur yang saya tempuh melalui jalan Tol.
Terlalu sulitkah memindahkan Ibukota itu? Apakah di Republik ini semua keputusan yang berdampak positif untuk Rakyat harus diwacanakan dalam paradigma politik atau kekuasaan. Haruskah selalu keputusan yang mengedepankan kepentingan Rakyat itu menguntungkan secara politis kepada satu atau dua partai politik tertentu?
Katanya menurut UU semua keputusan yang diambil oleh pemangku kekuasaan harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Bukankah keputusan pemindahan ibukota itu dari semua sisi akan menguntungkan rakyat banyak? Bayangkan kalau Jakarta hanya menjadi Pusat Bisnis dan Pusat Wisata, dan Palangkaraya menjadi Pusat Pemerintahan, bukankah ini akan menghadirkan wajah Indonesia yang lebih muda, segar, tertata serta adil? Adil untuk masyarakat diluar Jakarta atau di luar Pulau Jawa
Atau ada faktor yang lain yang membuat wacana itu hilang begitu saja? Yah, pasti banyak faktor yang lain. Namun faktor yang lain itu menurut hemat saya semua terletak didalam diri Sang Presiden kita, sebagai penguasa tertinggi pemerintahan. Apakah Pak Presiden belum melakukan kalkulasi politiknya jika pemindahan Ibukota dilakukan saat ini? Atau memang pemindahan Ibukota ini tidak akan pernah terjadi karena ketidak yakinan beliau untuk melakukan suatu keputusan penting. Kalau memang demikian alasannya, berarti Pak Sby benar kata orang, adalah seorang penakut. Oh, tiba-tiba saya teringat dengan Almarhum Gus Dur. Saya ingin sekali melakukan wawancara dengan beliau, meskipun hanya secara Imaginer.
Komentar