Mendekonstruksi Dikotomi Pedalaman-Pesisir dan Mitologi Etnitisasi Kolonial di Sumatera Utara
Oleh: Sintesis Historiografi dan Antropologi Kritis (Daniel Perret & Erond L. Damanik)
Historiografi arus utama Sumatera Utara kerap dipenjara oleh dikotomi biner yang tajam: Melayu di ranah pesisir yang diidentikkan dengan keadaban, literasi, Islam, dan kosmopolitanisme; berhadapan dengan suku-suku pedalaman—yang disatukan di bawah label payung "Batak"—yang distigmatisasi sebagai masyarakat terisolasi, kasar, tak beradab, hingga kanibal. Narasi dikotomis ini tidak hanya cacat secara metodologis, melainkan juga mengabaikan fakta sejarah mengenai dinamika integrasi sosio-ekonomi dan politik yang harmonis di kawasan Sumatera Timur Laut prakolonial.
Melalui sintesis pemikiran ahli sejarah Perancis, Daniel Perret, dan antropolog Universitas Negeri Medan, Prof. Erond L. Damanik, artikel ini mengurai fakta bahwa keterpisahan kultural dan etnis antara Suku Karo dan Suku Melayu Deli bukanlah realitas alamiah (primordial given), melainkan hasil dari konstruksi wacana, kategorisasi etnografis, dan rekayasa geopolitik kolonial. Sebaliknya, jejak etnohistori menunjukkan adanya ikatan keterhubungan yang intim, resiprokal, dan tak terpisahkan antara hulu (Karo) dan hilir (Melayu Deli).
Pakaian Melayu namun gerak tariannya Karo
1. Kosmopolitanisme Prakolonial: Integrasi Hulu-Hilir Karo dan Deli
Sebelum intervensi kapitalisme dan birokrasi kolonial pada pertengahan abad ke-19, ruang sosial-ekonomi di Sumatera Timur Laut dibentuk oleh jejaring resiprokalitas yang sangat cair. Daniel Perret menegaskan bahwa dalam analisis struktur ruang dan ekonomi-politik prakolonial, istilah "Batak" sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat pedalaman sebagai identitas diri (autonym)¹. Masyarakat pedalaman Karo tidak pernah mendefinisikan diri mereka sebagai "Batak". Demikian pula dalam manuskrip tradisional seperti Pustaka Ginting (1930), Pustaka Kembaren (1927), hingga Hikayat Deli, istilah "Batak" hanya muncul sebagai sebutan pelengkap atau eksonim sembarangan dari luar untuk menunjuk siapapun yang bukan Melayu².
Antara dataran tinggi Karo (hulu) dan Kesultanan Deli (hilir) terjalin hubungan simbiotik. Masyarakat Karo adalah penonggak utama sistem perdagangan regional dan internasional yang mengalirkan komoditas vital seperti lada, hasil hutan, gambir, kapas, dan beras menuju pelabuhan-pelabuhan pesisir Deli³.
Prof. Erond Damanik memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa pembentukan identitas di kawasan ini berbasis pada konsep ekologi kultural hulu-hilir, di mana garis batas etnis sangat cair dan terbuka terhadap integrasi budaya⁴. Hubungan ini diperkokoh secara politik dan genealogis. Para Sultan Deli secara sadar mengambil istri dari kalangan bangsawan Karo (seperti klan Sembiring atau Ginting) demi menjamin keamanan rute perdagangan dan kelancaran pasokan komoditas pedalaman⁵. Integrasi ini melahirkan struktur sosial interaktif di mana elites pedalaman Karo memiliki pengaruh politik yang signifikan dalam panggung Kesultanan Deli.
2. Konstruksi Exonym dan Stigmatisasi Kultural
Lantas, dari mana batas etnis yang tebal itu berasal? Prof. Erond Damanik menjelaskan bahwa label "Batak" berkedudukan mutlak sebagai exonym—sebutan atributif dari pihak luar. Konsep ini meminjam kacamata kategorisasi etnografis yang bertahap:
- Pertama-tama memetakan ruang topografis (pesisir vs pegunungan).
- Lalu menyuntikkan muatan nilai moral/kultural di atasnya.
Masyarakat Melayu Deli yang telah memeluk Islam dan memiliki tradisi tulisan pesisir ditetapkan sebagai civilized society (masyarakat beradab). Sebaliknya, masyarakat pegunungan Karo yang mempertahankan kepercayaan lokal dilabeli "Batak" dan dilingkupi oleh rumor-rumor eksotis, seperti isu kanibalisme dan kebuasan kultural⁷.
Perret menggarisbawahi bahwa stigma minor ini berakar dari narasi para pedagang Malaka dan pembuat peta Eropa era abad ke-16 hingga ke-18 yang mengeja "ruang-ruang Melayu" secara serampangan⁸. Namun demikian, di ranah empiris prakolonial, stigmatisasi eksternal ini tidak pernah merusak resiprokalitas hulu-hilir. Ketika krisis politik mewarnai Kesultanan Aceh dan permintaan lada dunia melonjak pada awal abad ke-19, intimitas Karo-Deli justru semakin menguat karena kepentingan ekonomi bersama yang saling menguntungkan⁹.
3. Etnitisasi Kolonial: Divide et Impera Perkebunan dan Orientalisme
Retaknya buhul kemesraan Karo dan Melayu Deli terjadi seiring masuknya modal perkebunan Barat (Deli Maatschappij) sejak tahun 1863. Bagi para pengusaha kapitalis dan pejabat kolonial Belanda, hubungan intim hulu-hilir Karo-Deli adalah ancaman besar bagi ekspansi konsesi lahan perkebunan tembakau. Sultan-sultan pesisir dipaksa atau dibujuk untuk menyerahkan konsesi tanah, sementara masyarakat Karo di pedalaman diposisikan sebagai "pihak luar" yang harus dibatasi akses politiknya terhadap pesisir¹⁰.
Untuk melancarkan pemisahan ini, aparatus kolonial menuntaskan misi etnitisasi (pembentukan kesadaran etnis buatan). Birokrasi Belanda menempatkan pejabat controleur di blok-blok pedalaman Karo untuk membakukan adat, memetakan bahasa, serta mengisolasi wilayah pedalaman dari pengaruh Islam pesisir melalui penyebaran misi Kristenisasi (NZG). Seperti yang dicatat Perret, pada tahun 1910, seorang kontrolir bernama Kok telah menyusun inventarisasi ciri budaya dan psikologis orang "Batak" (termasuk Karo) untuk diwariskan sebagai pedoman kontrol sosial administratif¹².
Proses ini dilembagakan secara akademis melalui sarana Orientalisme. Berdirinya Bataksch Instituut di Leiden (1908) dan cabangnya Bataksch Vereeniging di Medan berfungsi membekukan kategorisasi rasial ini ke dalam korpus ilmu pengetahuan kolonial¹³. Mengutip kerangka Orientalisme Edward Said, Perret dan Damanik sepakat bahwa ilmuwan Barat telah menyaring, mengerangkeng, dan mengodifikasi keberagaman dinamis Nusantara ke dalam kotak-kotak etnisitas yang kaku demi melayani kepentingan penguasaan kolonial¹⁴.
4. Implikasi Historis: Dari Perang Sunggal hingga Keterpisahan Modern
Buntut dari pemaksaan garis batas etnitisasi ini berujung pada ledakan sosial yang eksplosif. Salah satu bukti paling nyata dari perlawanan terhadap pemisahan artifisial ini adalah **Perang Sunggal (1872–1895)**¹⁵. Perang ini pecah ketika aliansi masyarakat Karo di dataran rendah Sunggal bersatu melawan penetrasi perkebunan Belanda dan kompromi elit pesisir. Namun, oleh historiografi kolonial Belanda, perlawanan lintas-ruang ini direduksi dan disederhanakan dengan label Batak Oorlog (Perang Batak) untuk mematikan dimensi aliansi politik-sosial Karo-Deli yang sebenarnya¹⁶.
Dalam perkembangannya, rekayasa etnitisasi ini meninggalkan warisan berupa politik identitas yang terfragmentasi di Sumatera Utara. Penolakan sub-etnis pedalaman terhadap pengerangkengan label "Batak"—sebagaimana yang juga terjadi pada masyarakat Mandailing atau Simalungun—merupakan bentuk resistensi terhadap stigmatisasi sejarah dan pemisahan paksa dari peradaban pesisir¹⁷.
Kesimpulan
Sintesis pemikiran Daniel Perret dan Erond Damanik membongkar mitos primordialisme etnis di Sumatera Utara. Suku Karo dan Suku Melayu Deli pada hakikatnya tidak pernah terpisah secara kaku dalam sejarah purba mereka. Keduanya dipersatukan oleh jalinan perdagangan hulu-hilir, aliansi politik, perkawinan silang, dan kesatuan ekologis Sumatera Timur Laut. Keterpisahan, stereotip negatif, dan garis pembatas etnis yang tebal di antara keduanya adalah produk rekayasa kolonial abad ke-19 yang dirancang melalui nalar perkebunan, ekspansi birokrasi, dan pengetahuan Orientalis. Memahami keterhubungan Karo dan Melayu Deli secara kritis bukan hanya penting untuk meluruskan sejarah historiografi lokal, melainkan juga untuk meruntuhkan tembok-tembok prasangka etnisitas artifisial di Indonesia modern.
Catatan Kaki (Footnotes)
- Daniel Perret, Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut (Jakarta: KPG, 2010), hlm. 78.
- Ibid., hlm. 170–171.
- Ibid., hlm. 81–120.
- Erond L. Damanik, Menolak Batak: Etnohistori Sumatra Bagian Utara (Medan: Simetri Institute, 2018), hlm. 45–48.
- Perret, op. cit., hlm. 121.
- Erond L. Damanik, Rumor Kanibal dan Jejak Perdagangan di Sumatera Utara (Medan: Unimed Press, 2020), hlm. 112.
- Ibid., hlm. 115–118.
- Perret, op. cit., hlm. 171.
- Ibid., hlm. 122.
- Ibid., hlm. 280–285.
- Damanik, Menolak Batak, hlm. 89.
- Perret, op. cit., hlm. 298.
- Ibid., hlm. 299–300.
- Lihat Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978), hlm. 14; dirujuk dalam Perret, op. cit., hlm. 301.
- Perret, op. cit., hlm. 310.
- Damanik, Rumor Kanibal, hlm. 142.
- Ibid., hlm. 150–155; Perret, op. cit., hlm. 315–330.
Referensi
- Damanik, Erond L. (2018). Menolak Batak: Etnohistori Sumatra Bagian Utara. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, Erond L. (2020). Rumor Kanibal dan Jejak Perdagangan di Sumatera Utara. Medan: Unimed Press.
- Perret, Daniel. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Said, Edward W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.
Komentar